Eliza Shofia

Jaring Aspirasi Rakyat Bersama Suropati Community

  DSC_9031 Reses atau Masa Reses adalah masa dimana para wakil rakyat, baik itu di tingkat DPR, maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota, melakukan kegiatan di luar masa  sidang, terutama di luar gedung DPR, menemui konstituen mereka dari masing-masing daerah pemilihan (dapil). Istilah reses bagi DPRD ini baru tercantum dalam PP No. 25 Tahun 2004. Reses yang dilakukan selama 7 hari dan dilaksanakan tiga kali dalam setahun ini bertujuan untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok. Idealnya, reses menjadi ajang para wakil rakyat menyerap apa yang menjadi aspirasi rakyat. Berikutnya, substansi reses itu disampaikan kepada eksekutif untuk ditindaklanjuti, baik dalam bentuk kebijakan, program kerja, dukungan anggaran, atau advokasi.

Suropati Community (SC) sebagai bagian dari warga/masyarakat Kabupaten Pasuruan berkesempatan untuk bertemu dengan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, M. SUDIONO FAUZAN pada Minggu, 3 Mei 2015 dalam rangka reses untuk menjaring aspirasi rakyat. Acara yang berlangsung di kediaman Sdr. Fahmi al-Musawah, kelurahan Bendomungal kecamatan Bangil ini berjalan dalam suasana yang hangat dan kondusif. Dipandu oleh M. Rochim selaku koordinator presidium SC, acara dimulai dengan diskusi awal pemetaan masalah terkait dengan tiga isu strategis di kabupaten Pasuruan yakni pengelolaan sumber daya air, pengendalian lingkungan, dan reformasi birokrasi.

Menurut keterangan Sekretaris Jenderal Suropati Community, Ali Ridho Assegaf, Ketiga isu tersebut dipilih sebagai fokus dalam pembuatan RAPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) Kabupaten Pasuruan tahun 2015. Ketiga hal itu adalah: pertama, pengelolaan sumber daya air. Belum adanya irigasi yang baik kerap menimbulkan banjir di beberapa daerah seperti Kraton, Bangil, dan sekitarnya. Menurut keterangan Nur Fadilah, selaku tim LPBI (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim) wilayah Bangil yang juga Bendahara Umum SC ini, hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi banjir yaitu dengan melakukan pengerukan sungai oleh dinas terkait, karena masyarakat korban banjir seringkali bersikap pasif ketika memikirkan hal tersebut. Karena itu perbaikan irigasi menjadi PR bagi Pasuruan ke depan disamping juga perlunya regulasi pengelolaan sumber daya air yang melimpah di Pasuruan.Kedua, pengendalian lingkungan. Lingkungan yang tercemar disebabkan adanya limbah industri yang dihasilkan oleh pabrik yangpembuangannya tidak memperdulikan lingkungan. Seperti limbah pabrik di kawasan PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang) yang menimbulkan bau busuk yang menyengat. Demikian juga di Cangkringmalang yang banyak menghasilkan limbah industri. Begitu urgennya pengelohan limbah karena hal ini merupakan biaya terbesar dari suatu perusahaan. Selain itu limbah rumah tangga juga menjadi masalah lingkungan tersendiri. Beberapasolusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini adalah melakukan daur ulang sampah dan pengadaan bank sampah, lomba kebersihan antar desa, pengolahan limbah industri serta mempertegas tentang pengendalian limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya). Ketiga adalah reformasi birokrasi, yang menyoroti kinerja Bupati dan anggota DPRD kabupaten Pasuruan, disamping adanya perda baru tentang masa pensiun sampai usia 60 tahun, yang berimbas pada beberapa Kepala SKPD yang kurang produktif.

Persoalan lainnya adalah warisan sistem kerja dan kualitas SDM yang rendah dapat menghambat kinerja yang efektif dan efisien. Selain ketiga isu tersebut, beberapa hal yang juga di eksplorasi bersama Pak Dion (sapaan akrab M. Sudiono Fauzan) ini adalah masalah sarana infrastruktur. Masih banyak jalan di wilayah kabupaten Pasuruan yang rusak sehingga membuat ketidaknyamanan pengguna jalan. Minimnya perbaikan jalan seringkali menimbulkan kemacetan, kecelakaan bahkan tindak kriminal seperti curanmor, begal motor, dan sebagainya. Padahal di satu sisi Bupati sangat gencar mempromosikan pariwisata yang terdapat kabupaten ini. Jika akses jalan bagus maka pariwisata dan ekonomi rakyat juga dapat meningkat. Tentang ekonomi kerakyatan juga terkendala karena APBD nya tidak turun. Padahal melihat kenyataan bahwa sumber daya alam yang melimpah semisal sumber air Umbulan di kecamatan Winongan jika dimanfaatkan akan dapat menyejahterakan rakyat daripada dikomersilkan oleh pihak swasta.

Menurut Ketua DPRD periode 2014-2019 ini, pengelolaan air seharusnya menjadi hak masyarakat umum. “Saya berharap sumber daya alam yang ada bisa menjadi energi baru sehingga tidak dikuasai oleh LSM jalanan/liar”, terang Pak Dion. Dirinya juga menambahkan jika ada inisiatif untuk mengawal RAPERDA pihaknya akan memfasilitasi. Masa reses memang seharusnya menjadi suatu hal yang ditunggu oleh kita semua yang telah mempercayakan suara kita melalui Pemilihan Umum. Sebab, dalam masa reses inilah kita berkesempatan berkomunikasi dengan para wakil kita – menyampaikan “uneg-uneg” dan masalah-masalah yang seharusnya diurusi oleh negara. Mudah-mudahan harapan ini bukan sebatas angan-angan.Kita lihat saja, apa oleh-oleh mereka selama masa reses? Mudah-mudahan bukan sederet daftar barang hasil belanja, melainkan sederet problem di daerah pemilihan yang harus mereka suarakan. Mari sama-sama berharap. (Fia) IMG-20150504-WA0014

Eliza Shofia

One Response

  1. Ainul Wafa
    Ainul Wafa May 18, 2015 at 5:36 am |

    Mantab….SC

    Reply

Leave a Reply